Rabu, 23 Maret 2016

Gandeng BUMN, LRT Jakarta Groundbreaking April Ini

Pembangunan LRT Jabodetabek Sepakat Pakai Tipe Rel Berstandar Gauge

   24 Maret 2016 Pembangunan LRT Jabodetabek Sepakat Pakai Tipe Rel Berstandar <i>Gauge</i>
Proyek LRT. (ANTARA FOTO/Feny Selly)
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersepakat tentang pelaksanaan penggunaan tipe rel LRT yang dibangun di DKI Jakarta. Kesepakatan tersebut tertuang dalam rapat koordinasi tentang perkembangan pembangunan LRT DKI Jakarta, Jabodetabek, dan Palembang yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Hadir dalam rapat kali ini Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta PT Kereta Api Indonesia dan PT Adhi Karya.
Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan melaksanakan pembangunan rel kereta api di luar DKI Jakarta, sedangkan pembangunan rel LRT di dalam DKI Jakarta menggunakan standar internasional.

"DKI akan mengembangkan rel LRT yang standard gauge seperti diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta mengunakan APBD, Pemegang Anggaran ada di Gubernur DKI," kata Darmin, di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2016).

Nantinya, Kementerian Perhubungan akan melaksanakan pembangunan rel LRT di luar DKI Jakarta dengan mengikuti spesifikasi rel standard gauge. Pembiayaan jalur rel untuk diluar DKI Jakarta, antara lain Cibubur-Cawang sepanjang kurang lebih 14,3 km, Cawang-Bekasi Timur sepanjang 18,5 km, dengan menggunakan dana APBN.
Asal tahu saja, standar gauge merupakan rel yang banyak digunakan di dunia dengan lebar 1.435 mm, atau 4 kaki 8,5 inci.

B
Pembangunan Rel LRT Disepakati Gunakan Standard Internasional
Pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta akhirnya menemui kata sepakat terkait kualitas rel dalam pembangunan Light Rail Transit/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta akhirnya menemui kata sepakat terkait pembangunan Light Rail Transit (LRT). Perdebatan antara Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai kualitas rel akhirnya berujung dengan diputuskannya pembangunan LRT menggunakan rel standar Internasional.

"DKI akan mengembangkan rel LRT yang standard gauge atau rel ukuran standar internasional seperti yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta dengan menggunakan APBD. Pemegang anggaran (PA) nya ada di Gubernur DKI Jakarta," jelas Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Hal ini telah diputuskan dalam rapat koordinasi tentang program perkembangan pembangunan LRT DKI Jakarta, Jabodetabek dan Palembang yang dihadiri oleh Menhub Ignasius Jonan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.

Dia menambahkan jalur terintegrasi yang menghubungkan LRT di DKI Jakarta menurutnya lebih panjang daripada jalur LRT di luar Jakarta mengingat kebutuhan akan transportasi di Jakarta lebih banyak.

"Akan lebih panjang, mengingat kebutuhannya serta volume untuk pembangunan sarana lebih besar dibangun di DKI Jakarta sehingga menggunakan rel standard gauge," tandasnya.

Pembiayaan jalur rel LRT ini sendiri untuk di luar DKI Jakarta antara lain Cibubur Cawang, sepanjang kurang lebih 14,3 kilometer (km), dan Cawang - Bekasi Timur sepanjang 18,5 km, akan dibiayai oleh APBN.
sumber : http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/5b2EWp6N-pembangunan-lrt-jabodetabek-sepakat-pakai-tipe-rel-berstandar-gauge


Bangun LRT, Pemerintah Kucuri Anggaran Pakai Sistem Reimburse

 03 Februari 2016 1Bangun LRT, Pemerintah Kucuri Anggaran Pakai Sistem <i>Reimburse</i>

Proyek LRT. (FOTO: MI/ARYA MANGGALA)
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah membagi proyek light rail transit (LRT) Jabodetabek dalam dua skema pembangunan yakni untuk wilayah Jakarta dikerjakan PT Jakarta Propertindo dan wilayah Bodetabek dikerjakan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Proyek ini seluruhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang ikut dalam rapat koordinasi LRT bersama para menteri ekonomi mengatakan mekanisme pembayaran pengerjaan proyek ini menggunakan sistem interst during construction (IDC) atau familiar dengan istilah reimburse.
Nantinya, baik Jakarta Propertindo maupun Adhi Karya bakal menggunakan dana pribadinya terlebih dahulu untuk mengerjakan proyek transportasi tersebut. Ketika pembangunannya sudah selesai, barulah Pemerintah membayarnya.

"Jadi dikerjakan dulu, baru dibayar," kata Deddy, di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2016).

Menurut Deddy, dari penjelasan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, pembayarannya bakal dilakukan per segmen, bukan dikalkulasi di akhir hingga proyek 100 persen kelar dibangun.

"Jadi tidak semua dibangun dulu baru dibayar, enggak ada yang kuat nanti itu kontraktor. Jadi per segmen dikerjakan baru bayar, per segmen kerjakan baru bayar," ujar dia.

Ditemui ditempat yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas membenarkan skema pembayaran tersebut. Dia bilang, skema ini sama saja seperti membeli produk pada umumnya.

"Enggak maslah, kita beli produknya. Karena kalau beli proyek itu kita beli tangki proyeknya, tapi harus dinilai oleh BPKP sebelum dibayar," jelas Sofyan.
sumber : http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/4banZ1rk-bangun-lrt-pemerintah-kucuri-anggaran-pakai-sistem-reimburse

Jonan dan Ahok Sepakati Standar LRT DKI dan Jabodetabek

Kamis, 24/03/2016

Jakarta -Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akhirnya menyepakati standar kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) yang dibangun di Jabodetabek dan dalam kota Jakarta. Standar kualitas yang dipakai sesuai ketentuan internasional, yakni standard gauge.

Demikianlah hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Kamis (24/3/2016). Selain Jonan dan Ahok, hadir juga  Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, Dirjen Kekayaan Negara Sony Loho, serta perwakilan dari PT KAI (Persero) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).

"DKI akan mengembangkan rel LRT yang standard gauge seperti diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta menggunakan APBD, Pemegang Anggarannya ada di Gubernur DKI," ujar Darmin.

Jalur Integrasi yang menghubungkan LRT di DKI Jakarta lebih panjang dari jalur LRT di luar DKI Jakarta (Jabodetabek) serta sarana yang dibangun nantinya juga lebih besar dari LRT Jabodetabek. Alhasil, pemerintah memutuskan standar yang dipakai untuk kedua LRT.

Kesepakatan ini akan diteruskan dengan perubahan Peraturan Pemerintah nomor 98 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan kereta ringan/LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor Depok dan Bekasi.

"Ada PP yang mesti direvisi sedikit," ujar Ahok pada kesempatan yang sama.

Ahok mengharapkan  perubahan regulasi tersebut tidak memakan waktu yang lama sehingga proyek ini dapat dimulai pada April mendatang.

"Pokoknya tahun ini kalau bisa April groundbreaking, kalau nggak bisa ya Mei," terangnya.

http://finance.detik.com/read/2016/03/24/125242/3172319/4/jonan-dan-ahok-sepakati-standar-lrt-dki-dan-jabodetabek?f9911013

Gandeng BUMN, LRT Jakarta Groundbreaking April Ini

Kamis, 24/03/2016
Jakarta -Moda transportasi berbasis kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) di Jakarta akan mulai dibangun atau groundbreaking pada April 2016 ini.

Untuk pengembangan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, akan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi seperti PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).

Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Poernama atau Ahok usai rapat koordinasi LRT di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2016).

"Pokoknya tahun ini kalau bisa April groundbreaking, kalau nggak bisa ya Mei," ujar Ahok.

Pemprov DKI tidak perlu melakukan tender karena Jakpro sebagai BUMD akan menggandeng BUMN untuk melakukan Joint Operation (JO). Dengan skema ini, pekerjaan fisik bisa dipercepat.

"Nggak lelang lagi kan BUMD. Karena PP nya mengatur BUMN," ujarnya.

Untuk pengembangan LRT dalam kota Jakarta ini, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp 4 triliun.

"Ya dia bisa joint atau apa, kami sudah siapkan Rp 4 triliun di Jakpro," tambahnya.

Untuk kerja sama ini, Ahok menargetkan pembangunan fisik untuk fase I selesai sebelum penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta.

"Bisa, tapi hanya fase 1 ya. Fase 1 ya itu untuk yang kuda, velodrome, yang basket bisa ditaruh itu," sebutnya.

Sedangkan, seluruh rute LRT Jakarta bisa tuntas di 2020.

"Kalau semua berjalan baik saya kira-kira 2020 bisa selesai semua," sebutnya.

http://finance.detik.com/read/2016/03/24/132617/3172378/4/gandeng-bumn-lrt-jakarta-groundbreaking-april-ini?f9911023

Tidak ada komentar:

Posting Komentar